Banyuwangi – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melanjutkan inisiatifnya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada 12-13 September 2024, ASDP menyelenggarakan pelatihan dan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Banyuwangi, berkolaborasi dengan Go UKM.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. "Perlindungan HAKI memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar dan melindungi produk mereka dari peniruan, baik di tingkat domestik maupun internasional," katanya.
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional, tetapi hanya sedikit yang telah mendaftarkan HAKI. Melalui program ini, ASDP berharap dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah dan inovasi dalam produk mereka.
ASDP telah memilih enam UMKM binaan untuk mengikuti pelatihan intensif mengenai jenis-jenis HAKI dan prosedur pendaftarannya. "Kami juga menyediakan pendampingan teknis, termasuk verifikasi dokumen, untuk memastikan proses pengajuan HAKI berjalan lancar," jelas Shelvy. Keenam mitra yang dipilih berasal dari berbagai sektor, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan dan minuman.
Perlindungan HAKI tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai strategi jangka panjang bagi bisnis. Merek yang terdaftar dapat memperkuat posisi UMKM di pasar, mengurangi risiko konflik hukum, serta menciptakan keunggulan kompetitif.
Inisiatif ini juga sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 8, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perlindungan HAKI bagi UMKM sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.
Dengan program ini, ASDP menegaskan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.