Banyuwangi – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat dukungannya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada 12-13 September 2024, perusahaan mengadakan pelatihan serta penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Banyuwangi, bekerja sama dengan Go UKM.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri. "Dengan perlindungan HAKI, UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan menjaga produk mereka dari duplikasi, baik di pasar domestik maupun internasional," tuturnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 60%, namun hanya sebagian kecil yang memiliki HAKI. Program ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai tambah dan inovasi pada produk yang mereka tawarkan.
ASDP telah memilih enam UMKM binaan untuk menerima pelatihan mendalam mengenai berbagai jenis HAKI dan cara pendaftarannya. "Kami juga memberikan bimbingan teknis, termasuk pemeriksaan dokumen, agar proses pengajuan HAKI dapat berjalan lancar," kata Shelvy. Enam mitra yang terpilih berasal dari beragam sektor, termasuk kerajinan tangan, oleh-oleh khas daerah, dan makanan serta minuman.
Perlindungan HAKI tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis jangka panjang. Merek yang terdaftar akan memperkuat posisi UMKM di pasar, mengurangi risiko sengketa hukum, dan menciptakan keunggulan kompetitif.
Melalui inisiatif ini, ASDP berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 8, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perlindungan HAKI bagi UMKM berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.
Dengan program ini, ASDP menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi operasionalnya serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.