Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Juni 2024, sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi yang berkelanjutan.
Penandatanganan PKS dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, turut hadir untuk menandatangani perjanjian ini. Acara ini juga disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati serta Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menyampaikan bahwa penerapan ekonomi hijau merupakan strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, penerapan kebijakan ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat mendorong Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat.
“Kerja sama strategis ini menjadi langkah penting, baik dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan PKS ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pencapaian ketahanan energi nasional. Terima kasih kepada Pertamina atas kolaborasi yang luar biasa untuk bersama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi Indonesia,” ujar Vivi.
Sementara itu, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menambahkan bahwa sinergi ini dapat mendorong perkembangan industri energi yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Sebagai BUMN yang berperan untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina harus memastikan bahwa ketersediaan energi (availability), aksesibilitas masyarakat (accessibility), serta keterjangkauan energi (affordability) terpenuhi dengan baik. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan energi (sustainability),” jelas Salyadi.
SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin, menjelaskan bahwa transisi energi yang diterapkan Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan energi global (energy trilemma). Oleh karena itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yaitu mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting guna menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mengembangkan bisnis energi rendah karbon.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menambahkan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pencapaian NZE Pemerintah Indonesia pada tahun 2060. "Pertamina aktif melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat pencapaian NZE, salah satunya dengan menjalin sinergi bersama berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, maupun akademisi. Kami berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan berdampak positif bagi lingkungan," ujar Fadjar.
Sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia, Pertamina berkomitmen mendukung target NZE 2060 melalui pelaksanaan berbagai program yang sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasionalnya.